Di tengah hiruk pikuk pesta demokrasi, bayang-bayang politik uang terbukti menghantui. Praktik haram ini bagaikan virus yang menggerogoti fondasi demokrasi, mereduksi kedaulatan rakyat menjadi komoditas yang diperjualbelikan. Ironisnya, masyarakat, sebagai pemegang kedaulatan, tak jarang menjadi aktor utama dalam perpetuation sistem busuk ini.
Politik uang menjelma menjadi candu yang menjerat both rakyat dan politisi. Di satu sisi, rakyat tergiur oleh iming-iming uang, sembako, atau janji-janji manis yang ditawarkan oleh para calon. Di sisi lain, politisi, terobsesi dengan kursi kekuasaan, rela merogoh kocek dalam-dalam untuk membeli suara.
Dampak politik uang bagaikan bom waktu yang siap meledak. Demokrasi dibajak, melahirkan pemimpin yang tidak kompeten dan hanya mementingkan kepentingan pribadi. Suara rakyat dibungkam, digantikan oleh suara uang yang menggema di bilik suara.
Akar Permasalahan: Mentalitas dan Struktur
Fenomena politik uang bukan semata-mata masalah moral, tetapi juga cerminan dari mentalitas dan struktur yang timpang. Mentalitas “pilih kasih” dan budaya feodal masih mengakar kuat di masyarakat. Rakyat terjebak dalam siklus kemiskinan dan ketergantungan pada patronase politik.
Struktur politik yang oligarkis dan minimnya edukasi politik memperparah situasi. Kurangnya kontrol dan penegakan hukum membuat politik uang kian marak.
Dalam struktur politik yang oligarkis, kekuasaan sering kali terpusat pada segelintir individu atau kelompok yang memiliki kontrol atas sumber daya politik dan ekonomi. Kurangnya pluralisme politik dan partisipasi publik membuat sulit bagi ide-ide baru atau perubahan yang lebih demokratis untuk muncul. Ketidakseimbangan kekuasaan ini menghalangi perkembangan sistem politik yang inklusif dan mengarah pada pembentukan oligarki yang memperkaya diri sendiri sambil meninggalkan kepentingan masyarakat umum. Kurangnya edukasi politik di antara massa membuat sulit bagi mereka untuk memahami dinamika kekuasaan ini dan berpartisipasi dalam proses politik dengan cara yang lebih efektif.
Sedangkan kurangnya kontrol dan penegakan hukum yang efektif dalam konteks politik memberikan ruang bagi praktik korupsi dan politik uang. Tanpa mekanisme yang kuat untuk mengawasi dan mengendalikan aliran uang dalam politik, elit politik dan kepentingan khusus memiliki kesempatan untuk memanfaatkan sumber daya finansial mereka untuk memengaruhi proses politik dan keputusan publik. Ini menciptakan siklus di mana kepentingan ekonomi yang sempit dapat mendominasi kebijakan publik sementara kebutuhan masyarakat umum diabaikan. Kurangnya penegakan hukum yang tegas terhadap praktik korupsi dan politik uang juga menciptakan kurangnya kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga politik dan sistem secara keseluruhan, memperparah ketidakpuasan dan alienasi politik di antara masyarakat.
Menjebak Rakyat dalam Lingkaran Setan
Politik uang bukan hanya mencederai demokrasi, tetapi juga menjebak rakyat dalam lingkaran setan kemiskinan dan keterbelakangan. Uang yang diberikan kepada pemilih dalam bentuk politik uang seringkali tidak menciptakan perubahan struktural yang diperlukan untuk mengatasi akar penyebab kemiskinan dan ketidaksetaraan. Sebaliknya, hal itu hanya menyediakan bantuan sesaat yang tidak berkelanjutan dan tidak memberdayakan masyarakat secara keseluruhan.
Dengan menerima politik uang untuk mendapatkan bantuan, masyarakat terjebak dalam siklus dependensi di mana mereka tidak memiliki kontrol atas masa depan mereka sendiri.
Rakyat terjebak dalam siklus di mana mereka harus “menjual” suara mereka untuk mendapatkan bantuan, yang pada akhirnya melahirkan pemimpin yang korup dan tidak memperjuangkan kepentingan rakyat.
Penulis: Imam Alfafan Yakub
